1 Analisa (proses dan latar belakang) salah satu kebijakan publik
(Tidak harus kesehatan)
yang telah diimplementasikan di indonesia.
faktor apa saja yang menyebabkan kebijakan tersebut gagal / berhasil?
(tulis dalam bentuk makalah maksimal 4 halaman,
issu / tema tidak boleh sama)
2. Dari analisa yang anda lakukan,
berapakah nilai yang pantas anda dapatkan dari perkuliahan ini?
selamat mengerjakan
Selasa, 23 Desember 2008
Selasa, 09 Desember 2008
Negeri 1001 Seremoni
Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November telah berlalu, 1 Desermber sebagi Hari AIDS juga telah berlalu, gegap gempita seremoni pun hilang tak berbekas lagi, dan kita pun terlarut dalam rutinitas yang tak henti. Hari Pahlawan dan Hari AIDS diatas adalah sebagian kecil dari hari-hari yang diperingati di negeri ini, dari Hari Ibu hingga Hari Kartini, dari Hari Koperasi hingga Hari Anti Korupsi. Negeri kita memang kaya dengan hari-hari.
Peringatan Hari AIDS ternyata tak mampu juga menggerakkan perhatian kita bahwa telah terjadi fenomena mencengangkan di kota Jombang. Sejak 1999 sampai 28 November 2008, data kasus HIV-AIDS di Jombang mencapai 116 kasus. Padahal selama ini Jombang dikenal dengan sebutan Kota Santri, Kota Beriman. Peringatan Hari Buruh yang juga dikenal dengan May Day juga tak mampu meningkatkan derajat dan nasib buruh yang selalu tertindas dan terpinggirkan. Terbukti di Jombang masih ada perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang "menomorsekian" kan nasib masa depan buruh tersebut. Pekerja ibarat sepah yang jika sudah tidak dibutuhkan dibuang begitu saja tanpa adanya hak-hak PHK yang layak.
Para pengelola negeri ini lebih senang bersibuk ria rapat meyusun "kepanitiaan kegiatan memperingati hari...." daripada menyusun program jangka panjang yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Bahkan hanya untuk menentukan kepanitiaan saja sudah harus mengggunakan intrik agar mendapatkan posisi yang "basah" dengan mengharap mendapat "berkah" dari kegiatan tersebut. Biasanya posisi yang diincar selain sebagai ketua adalah bendahara dan bagian pengadaan barang / logistik serta konsumsi. Bahkan diinstansi tertentu (mungkin diluar Jombang dan Mojokerto) "peringatan hari-hari" dianggap sebagai proyek untuk mengais rezeki tambahan walaupun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sekalipun.
Jika fenomena tersebut sudah merambah pada seluruh elemen negeri ini maka jangan heran jika peringatan demi peringatan yang kita laksanakan sudah tidak memiliki "Ruh" dan hanya menjadi kegiatan ritual yang tak ber"nyawa". Mungkin peringatan hari-hari tertentu hanya dimaknai sebagai hari atau momen yang pas untuk menyajikan data-data belaka, itu pun bagus jika datanya valid dan apa adanya.
Menurut wikipedia.org terdapat lebih dari 150 hari yang diperingati di Indonesia diantaranya Hari Cacat, harlah NU, Hari Veteran, Hari Air, Hari Polwan dan lain lain (belum termasuk Hari Valentine serta Hari Orang Hilang sedunia yang jatuh pada tiap 30 Agustus). Bayangkan saja jika setiap hari-hari diperingati di negeri ini dan setiap orang disibukkan untuk menggelar kegiatan seremoni yang tak pernah henti, kapan bangsa ini mulai melangkah untuk sesuatu yang lebih berarti dari sekedar hanya seremoni?
Peranan media
Peringatan hari-hari bersejarah adalah sah-sah saja bahkan disarankan dengan maksud untuk mengingat kembali perjuangan, komitmen dan nilai dari hari-hari tersebut. Akan lebih bermakna lagi jika nilai dan komitmen yang terkandung dalam hari-hari tersebut juga tetap terpatri di kehidupan sehari-hari kita sebagai warga bangsa bukan pad hari "H" saja. Peranan media sangatlah penting untuk merubah budaya dan fenomena seremonial tersebut. Media harus bersedia untuk memunculkan headline tentang pemanasan global, perambahan hutan dan progress reboisasi, walaupun tidak pada Hari Bumi dan Hari Menanam Nasional. Media juga harus mem blow up masalah nasib buruh walaupan tidak pada Hari Buruh dan media juga harus tetap mengekspos nasib penderita kusta walau tidak pada tanggal 25 Januari. Media harus tetap merupakan agen pengubah untuk memberi warna Indonesia yang labih baik.
Semoga bangsa kita ini tidak hanya kaya dengan seremoni tapi miskin aksi. Orang Jawa mengatakan rame ing seremoni sepi ing aksi. Namun bangsa yang benar-benar bisa mengerti, memahami dan mampu mewujudkan dari semua aspirasi. Kita harus yakini bahwa pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan segala permasalahan bangsa tanpa melibatkan semua elemen bangsa yaitu rakyat, namun rakyat pun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika pemerintah hanya melibatkan rakyat hanya untuk menyukseskan kegiatan yang bersifat seremonial belaka tanpa adanya sustainbility programe (program yang berkelanjutan) yang jelas. Yang dibutuhkan rakyat adalah sapaan dan pendampingan pemerintah yang istiqomah bukan hanya menjelang hari-hari tertentu belaka. Terlebih jika hanya lima tahun sekali saja.
Sudah saatnya Pemerintah, Media dan Masyarakat bertekad untuk mengurangi budaya seremoni menjadi budaya aksi. Dengan demikian sama dengan kita melakukan efisiensi melalui pemangkasan anggaran pada sesuatu yang tidak mengena langsung kepada masyarakat dan dialihkan kepada sesuatu yang konkrit dirasakan oleh rakyat sebagai pembayar pajak.
Dan akhirnya penulis mengucapkan : Selamat Hari Ini, wassalam.
ZAHRUL AZHAR AS
*) Wakil LKK PWNU Jatim, Dir umum RS Unipdu Medika, Ka Umum Sapawana dan Pengasuh Astri 3PP Darul ‘Ulum Jombang
Peringatan Hari AIDS ternyata tak mampu juga menggerakkan perhatian kita bahwa telah terjadi fenomena mencengangkan di kota Jombang. Sejak 1999 sampai 28 November 2008, data kasus HIV-AIDS di Jombang mencapai 116 kasus. Padahal selama ini Jombang dikenal dengan sebutan Kota Santri, Kota Beriman. Peringatan Hari Buruh yang juga dikenal dengan May Day juga tak mampu meningkatkan derajat dan nasib buruh yang selalu tertindas dan terpinggirkan. Terbukti di Jombang masih ada perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang "menomorsekian" kan nasib masa depan buruh tersebut. Pekerja ibarat sepah yang jika sudah tidak dibutuhkan dibuang begitu saja tanpa adanya hak-hak PHK yang layak.
Para pengelola negeri ini lebih senang bersibuk ria rapat meyusun "kepanitiaan kegiatan memperingati hari...." daripada menyusun program jangka panjang yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Bahkan hanya untuk menentukan kepanitiaan saja sudah harus mengggunakan intrik agar mendapatkan posisi yang "basah" dengan mengharap mendapat "berkah" dari kegiatan tersebut. Biasanya posisi yang diincar selain sebagai ketua adalah bendahara dan bagian pengadaan barang / logistik serta konsumsi. Bahkan diinstansi tertentu (mungkin diluar Jombang dan Mojokerto) "peringatan hari-hari" dianggap sebagai proyek untuk mengais rezeki tambahan walaupun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sekalipun.
Jika fenomena tersebut sudah merambah pada seluruh elemen negeri ini maka jangan heran jika peringatan demi peringatan yang kita laksanakan sudah tidak memiliki "Ruh" dan hanya menjadi kegiatan ritual yang tak ber"nyawa". Mungkin peringatan hari-hari tertentu hanya dimaknai sebagai hari atau momen yang pas untuk menyajikan data-data belaka, itu pun bagus jika datanya valid dan apa adanya.
Menurut wikipedia.org terdapat lebih dari 150 hari yang diperingati di Indonesia diantaranya Hari Cacat, harlah NU, Hari Veteran, Hari Air, Hari Polwan dan lain lain (belum termasuk Hari Valentine serta Hari Orang Hilang sedunia yang jatuh pada tiap 30 Agustus). Bayangkan saja jika setiap hari-hari diperingati di negeri ini dan setiap orang disibukkan untuk menggelar kegiatan seremoni yang tak pernah henti, kapan bangsa ini mulai melangkah untuk sesuatu yang lebih berarti dari sekedar hanya seremoni?
Peranan media
Peringatan hari-hari bersejarah adalah sah-sah saja bahkan disarankan dengan maksud untuk mengingat kembali perjuangan, komitmen dan nilai dari hari-hari tersebut. Akan lebih bermakna lagi jika nilai dan komitmen yang terkandung dalam hari-hari tersebut juga tetap terpatri di kehidupan sehari-hari kita sebagai warga bangsa bukan pad hari "H" saja. Peranan media sangatlah penting untuk merubah budaya dan fenomena seremonial tersebut. Media harus bersedia untuk memunculkan headline tentang pemanasan global, perambahan hutan dan progress reboisasi, walaupun tidak pada Hari Bumi dan Hari Menanam Nasional. Media juga harus mem blow up masalah nasib buruh walaupan tidak pada Hari Buruh dan media juga harus tetap mengekspos nasib penderita kusta walau tidak pada tanggal 25 Januari. Media harus tetap merupakan agen pengubah untuk memberi warna Indonesia yang labih baik.
Semoga bangsa kita ini tidak hanya kaya dengan seremoni tapi miskin aksi. Orang Jawa mengatakan rame ing seremoni sepi ing aksi. Namun bangsa yang benar-benar bisa mengerti, memahami dan mampu mewujudkan dari semua aspirasi. Kita harus yakini bahwa pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan segala permasalahan bangsa tanpa melibatkan semua elemen bangsa yaitu rakyat, namun rakyat pun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika pemerintah hanya melibatkan rakyat hanya untuk menyukseskan kegiatan yang bersifat seremonial belaka tanpa adanya sustainbility programe (program yang berkelanjutan) yang jelas. Yang dibutuhkan rakyat adalah sapaan dan pendampingan pemerintah yang istiqomah bukan hanya menjelang hari-hari tertentu belaka. Terlebih jika hanya lima tahun sekali saja.
Sudah saatnya Pemerintah, Media dan Masyarakat bertekad untuk mengurangi budaya seremoni menjadi budaya aksi. Dengan demikian sama dengan kita melakukan efisiensi melalui pemangkasan anggaran pada sesuatu yang tidak mengena langsung kepada masyarakat dan dialihkan kepada sesuatu yang konkrit dirasakan oleh rakyat sebagai pembayar pajak.
Dan akhirnya penulis mengucapkan : Selamat Hari Ini, wassalam.
ZAHRUL AZHAR AS
*) Wakil LKK PWNU Jatim, Dir umum RS Unipdu Medika, Ka Umum Sapawana dan Pengasuh Astri 3PP Darul ‘Ulum Jombang
Langganan:
Postingan (Atom)
